JURAI.ID, JAKARTA (SMSI) –Anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Budhi Condrowati, menekankan, langkah konkret pemerintah pusat menetapkan regulasi terkait kebijakan harga singkong di Lampung.
Menurut Budhi Condrowati, kebijakan yang jelas akan berdampak positif bagi sejahtera petani dan perusahaan singkong di wilayah itu, terutama menjelang lebaran.
“Apalagi menjelang lebaran, banyak buruh, petani, sopir, karyawan, tukang cabut singkong dan tukang bongkar terpaksa di rumahkan. Mereka harus memenuhi kebutuhan. Jadi, jangan sampai mereka tak dapat mencapainya,” kata dia bersama Tim Pansus Tata Niaga Singkong saat kunjungan kerja ke DPR RI, Rabu (5/2/2025).
Selain itu, Condrowati juga mendesak pemerintah pusat menyetop impor tapioka guna memberi ruang petani lokal berkembang dan lebih sejahtera.
“Impor tapioka harus dihentikan agar petani kita tak terhimpit persaingan produk impor, yang justru merugikan mereka,” katanya.
Dia juga mengusulkan agar selain regulasi harga, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap subsidi pupuk sudah ada untuk singkong.
Selain itu, lanjut dia, membentuk para kelompok tani singkong dan program penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan untuk melatih mengolah singkong dan teknik memupuk yang tepat.
“Hal ini bertujuan agar hasil pertanian singkong di Lampung dapat meningkat. Juga petani dan perusahaan bisa lebih sejahtera,” ujarnya, seperti dilansir dari gesuri.id.
Pansus berharap pemerintah segera bertindak menjaga seimbang antara harga wajar dan kepentingan petani di daerah penghasil singkong utama, seperti Lampung.
Dia menekankan, kebijakan yang tepat pada sektor pertanian singkong di Lampung akan berdampak positif bagi ekonomi daerah dan meningkatkan sejahtera petani.
“Jika petani sejahtera, sediaan pangan kita juga akan terjamin,” ungkapnya. (*)
