JURAI.ID, LAMPUNG TIMUR (SMSI)- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di wilayahnya. Komitmen ini disampaikan oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berlangsung di Kantor Bupati Lampung Timur. Acara ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), FORKOPIMDA, serta perwakilan perbankan, Rabu (19/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ela Siti Nuryamah menyampaikan bahwa berbagai langkah telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat.
“Stabilisasi pasokan dan harga pangan antara lain dilakukan melalui operasi pasar di bulan Ramadan dan Idulfitri, termasuk Gerakan Pangan Murah hari ini,” ujar Bupati Ela.
Dalam paparannya, Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, mengungkapkan, Provinsi Lampung mencatat deflasi sebesar 0,02% (yoy) pada Februari 2025. Menariknya, dari empat Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi, Lampung Timur menjadi satu-satunya daerah yang mencatatkan deflasi, yaitu sebesar 0,38% (yoy).
Deflasi ini dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok Administered Price (AP) dan Volatile Food (VF), terutama akibat diskon tarif listrik, turunnya harga beras, dan aneka cabai. Meskipun begitu, Junanto mengingatkan bahwa beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, dan daging ayam ras berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1446 H. Oleh karena itu, TPID diharapkan terus melakukan pengawasan dan intervensi yang tepat.
“TPID memiliki peran penting dalam stabilisasi harga pangan, untuk itu perlunya sinergi agar program TPID berjalan secara optimal,” tegas Junanto.
Selain membahas inflasi, dalam pertemuan ini juga dibahas percepatan akses keuangan di Lampung Timur. Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, merekomendasikan beberapa program strategis yang akan dijalankan oleh TPAKD Lampung Timur tahun 2025, antara lain, literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat, EPIKS (Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah), yang bertujuan memperkuat ekosistem keuangan syariah di lingkungan pesantren, Desa PERKASA (Perekonomian Kuat Masyarakat Sejahtera), sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.
Untuk menghadapi lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri, Junanto Herdiawan juga merekomendasikan strategi 4K yang terdiri dari: Keterjangkauan Harga – Mengendalikan harga bahan pokok melalui intervensi pasar, ketersediaan Pasokan – Memastikan stok pangan cukup dan merata, kelancaran Distribusi – Memperbaiki rantai pasok agar bahan pokok mudah diakses masyarakat dan Komunikasi Efektif – Sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan stabilisasi harga.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran BUMD dalam pembentukan Toko Inflasi serta peningkatan akses keuangan untuk mendukung stabilisasi harga bahan pokok secara berkelanjutan. (*)
